Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Kabupaten Serdang Bedagai
  • VISI :
    "TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET YANG PROFESIONAL"

    MISI :
    1. MENCIPTAKAN DAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
    2. MENCIPTAKAN DAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
    3. MENCIPTAKAN DAN MELAKSANAKAN PENGELOLAAN ASET
  • SUSUNAN ORGANISASI:

    1. KEPALA DINAS

    2. SEKRETARIAT, terdiri dari:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
    b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
    c. Subbagian Perencanaan Program dan Akuntabilitas

    3. BIDANG PENDAPATAN, terdiri dari :
    a. Seksi Pendataan Pendapatan Asli Daerah
    b. Seksi Penetapan dan Penagihan PAD

    4. BIDANG ANGGARAN, terdiri dari :
    a. Seksi Perencanaan Anggaran
    b. Seksi Pengendalian Anggaran

    5. BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH, terdiri dari :
    a. Seksi Perbendaharaan
    b. Seksi Kas Daerah

    6. BIDANG AKUNTANSI, terdiri dari :
    a. Seksi Pelaporan
    b. Seksi Pembukuan

    7. BIDANG ASET, terdiri dari :
    a. Seksi Penatausahaan Aset
    b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Aset

    8. BIDANG BAGI HASIL PAJAK DAN PENERIMAAN, terdiri dari :
    a. Seksi Bagi Hasil Pajak Pusat dan Penerimaan Lain-lain
    b. Seksi Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Penerimaan Lain-Lain


    ------------------------------------------------------------------


    PEJABAT STRUKTURAL YANG SEDANG BERTUGAS

    1. H. GUSTIAN, SE, MM, Ak, CA : KEPALA DINAS
    2. H. HUSNUL FATTA, SH, S.IP : Sekretaris
    3. M.YAMIN, S.Sos : Kabid Pendapatan
    4. RUSMIANI PURBA,SP,M.Si : Kabid Anggaran
    5. M. ZUHRI LUBIS, SE, M.AP : Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah
    6. HIDAYAT URRUSYDA,SE.Ak, CA : Kabid Akuntansi
    7. ASRUL RASIMIN, SH.MM : Kabid Aset
    8. Drs. H. BAMBANG SUMANTRI : Kabid Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Lain-lain
    9. SYAHRUL SIREGAR, SE : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
    10. MISNARDI, SE, MAP : Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
    11. MUHAMMAD ALI LUBIS, SE : Plt. Kasubbag Perencanaan Program dan Akuntabilitas
    12. TEDDY ARMAYA, ST : Kasi Pendataan Pendapatan Asli Daerah
    13. TORANGTO SITUMORANG. ST : Kasi Penetapan dan Penagihan PAD
    14. Dra.Hj. IRNA WIDIANI : Kasi Perencanaan Anggaran
    15. ASYUDI SAPTA BUDIANTO, SE : Kasi Pengendalian Anggaran
    16. ANGGERENY SONDANG R, SE,MM : Kasi Perbendaharaan
    17. H. BISWAN SEPTIA T. LUBIS, SE : Kasi Kas Daerah
    18. GIDION TARIGAN, SE : Kasi Pelaporan
    19. DONI DAMANIK,SE,M.Si,Ak, CA : Kasi Pembukuan
    20. MUHAMMAD RIDWAN, SHI, M.AP : Kasi Pengendalian dan Pengawasaan Aset
    21. H. IHSAN NASUTION, SH : Kasi Penatausahaan Aset
    22. NASRUDDIN, S.PdI : Kasi Bagi Hasil Pajak Pusat dan Penerimaan Lain-lain
    23. ILYAS : Kasi Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Penerimaan Lain-lain
  • 1. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

    2. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

    3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

    4. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

    5. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

    6. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

    7. PROGRAM PENERTIBAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

    8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

    9. PROGRAM PENINGKATAN PAD
  • KEPALA DINAS

    (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

    (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
    a. Menyiapkan konsep kebijakan daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas-tugas dinas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
    b. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
    c. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pembangunan kapasitas Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
    d.Memberi perizinan tertentu dan pelaksanaan pelayanan umum;
    e. Menyusun dan mempersiapkan konsep standar dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
    f. Membuat rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dan stafnya masing-masing;
    g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
    h. Memberi masukan yang perlu kepada Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
    i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.

    (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas :
    a. Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. Mendisposisisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
    c. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tertib;
    d. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
    e. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
    f. Melaksanakan koordinasi tugas-tugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
    g. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
    h. Melaksanakan koordinasi tugas dengan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal;
    i. Menyusun rancangan APBD dan rancangan P.APBD;
    j. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah;
    k. Menyusun laporan Keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    l. Mengesahkan DPA-SKPD / DPPA – SKPD;
    m. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
    n. Memberi petunjuk teknis pelaksanaan sistim penerimaan dan pengeluaran kas;
    o. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
    p. Mempersiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
    q. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
    r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    s. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    t. Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    (4) Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dibantu oleh:
    a. Sekretaris;
    b. Kepala Bidang Pendapatan;
    c. Kepala Bidang Anggaran;
    d. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
    e. Kepala Bidang Akuntansi;
    f. Kepala Bidang Aset;
    g. Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan lain-lain;
    h. Kelompok jabatan fungsional.

    -----------------------------------------------------

    SEKRETARIS

    (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan serta Perencanaan Program dan Akuntabilitas.

    (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretaris mempunyai fungsi;
    a. menyusun dan memyempurnakan standar penyelenggaraan urusan umum, pengelolaan keuangan dan pemberdayaan pegawai;
    b. merencanakan pengadaan kebutuhan internal maupun administrasif dinas, serta penyempurnaan peningkatan pengelolaan dan pengendalian atas pelaksanaan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
    c. merencanakan, mengelola dan meningkatkan pemberdayaan personil sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
    d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
    e. memberi masukan yang perlu kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
    f. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

    (3) Sekretaris mempunyai tugas ;
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tertib;
    d. mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
    e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan program dan akuntabilitas;
    f. melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib;
    g. mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
    h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan para Bidang-Bidang;
    j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    k. membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    l. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

    (4) Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Sekretaris dibantu oleh :
    a. kepala sub bagian umum dan kepegawaian;
    b. kepala sub bagian keuangan dan perlengkapan;
    c. kepala sub bagian perencanaan program dan akuntabilitas.

    ------------------------------------------------------------

    KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

    Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
    d. melaksanakan pengelolaan administrasi umum;
    e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
    f. mengagendakan, menomori dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar;
    g. memeriksa, meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
    h. mengkoordinir kebersihan lingkungan kantor dan keamanan kantor;
    i. memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencakan kegiatan pelaksanaan tugas;
    j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
    k. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    l. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

    Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. memberi petunjuk, dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tertib;
    c. memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengawasi kegiatan pelaksanaan keuangan dan pengadaan barang/perlengkapan;
    d. melaksanakan pengelolaan penyusunan administrasi keuangan dan perlengkapan;
    e. menyusun, memeriksa dan meneliti rencana anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung;
    f. merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang lainnya;
    g. membuat laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang dikelola dinas;
    h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
    i. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN AKUNTABILITAS

    Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Akuntabilitas mempuyai tugas :
    a. memberi petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisi surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tertib;
    d. menyusun rencana program kerja untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
    e. melaksanakan penyusunan program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah seperti Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Rancangan Rencana Kerja (Renja SKPD), dokumen penetaan kinerja dan lain-lain yang berkaitan dengan perencanaan program dan akuntabilitas.
    f. Memonitoring pelaksanaan program dan pengolahan data serta pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
    g. Menyelenggarakan sosialisasi dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang, Kasubbag /Kasi terkait dalam perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan;
    i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    j. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    k. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pelaksanaan DP3;
    l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA BIDANG PENDAPATAN

    (1) Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Bidang Pendapatan.

    (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :
    a. Merencanakan pengadaan kebutuhan bidang pendapatan untuk menunjang administrasi pemungutan / penagihan pajak yang dikelola;
    b. Merencakan dan menyusun jadwal kegiatan/program 1(satu) tahun anggaran dalam hal pendataan, pemutahiran data berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta kecamatan sebagai pengelola pendapatan;
    c. Merencanakan dan meningkatkan pemberdayaan sumber daya aparatur dalam menunjang peningkatan penerimaan pendapatan;
    d. Merencanakan dan membuat pencapaian target pendapatan 1 (satu) tahun anggaran berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan kecamatan sebagai pengelola pendapatan;
    e. Memberi masukan yang perlu kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
    f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, sesuai standar yang ditetapkan.
    g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

    (3) Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas:
    a. Menerima petunjuk /arahan sesuai disposisi atasan;
    b. Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar
    pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
    d. Mengkoordinir penyampaian formulir pendaftaran Wajib Pajak kepada Wajib Pajak dan dicatat dalam daftar rekapitulasi formulir pendaftaran;
    e. Mengkoordinir penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan formulir pendaftaran WP yang telah diisi WP atau yang diberi kuasa dan membuat daftar induk WP/ WR;
    f. Mengkoordinir pelaksanaan pendataan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah;
    g. Mengkoordinir penandatanganan kartu data Pendapatan Asli Daerah;
    h. Melaksanakan koordinasi kepada instansi pengelola Pendapatan Asli Daerah;
    i. Mengkoordinir pelaksanaan pemutahiran data Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan perkembangan dilapangan;
    j. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak;
    k. Mengkoordinir pembuatan (SPTPD);
    l. Mengkoordinir pembuatan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
    m. Mengkoordinir pelaksanaan penagihan berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan SSRD;
    n. Mengkoordinir pembuatan laporan rekapitulasi penagihan berdasarkan SSPD;
    o. Mengkoordinir pembuatan rekapitulasi tunggakan berdasarkan SSPD yang tidak tertagih;
    p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
    q. Membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    r. Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan;

    (4) Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Kepala Bidang Pendapatan dibantu oleh :
    a. Kepala seksi pendataan pendapatan asli Daerah;
    b. Kepala seksi penetapan dan penagihan PAD.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA SEKSI PENDATAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

    Kepala Seksi Pendataan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas;
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar palaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tertib;
    d. menyampaikan formulir pendaftaran WP dan dicatat dalam daftar rekapitulasi formulir pendaftaran;
    e. menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran WP yang telah diisi oleh WP atau yang diberi kuasa serta membuat Daftar Induk WP;
    f. melaksanakan pendataan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah;
    g. menandatangani kartu data Pendapatan Asli Daerah;
    h. melaksanakan koordinasi kepada instansi pengelola Pendapatan Asli Daerah;
    i. melaksanakan pemutahiran data Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan perkembangan di lapangan;
    j. melaksanakan intensifikasi / ekstensifikasi pajak;
    k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah – langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    l. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan;
    m. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA SEKSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN PAD

    Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan PAD mempunyai tugas :
    a. Menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar melaksanakan tugas berjalan lancar dan tertib;
    d. Membuat SPTPD;
    e. Membuat rekapitulasi SPTPD;
    f. Membuat (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
    g. Membuat rekapitulasi SKPD;
    h. Membuat SSPD;
    i. Membuat rekapitulasi SSPD;
    j. Melaksanakan penagihan berdasarkan SSPD;
    k. Membuat laporan rekapitulasi penagihan berdasarkan SSPD;
    l. Membuat rekapitulasi tunggakan berdasarkan SSPD yang tidak tertagih;
    m. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
    n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
    o. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    p. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA BIDANG ANGGARAN

    (1) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Bidang Anggaran.

    (2) Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
    a. mengumpul, mengolah dan menyajikan bahan untuk penyusunan pedoman teknis dalam pengembangan dan peningkatan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan anggaran keuangan diluar Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
    b. menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan teknis administratif;
    c. pengumpulan bahan penyusunan rencana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) serta menyiapkan dan menyusun Nota Keuangan yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    d. memberi masukan yang perlu kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
    e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, sesuai standar yang ditetapkan.
    f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

    (3) Kepala Bidang anggaran mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tertib;
    d. menyusun rancangan APBD dan P.APBD;
    e. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD
    f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
    g. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    h. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    (4) Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh :
    a. Kepala seksi perencanaan anggaran;
    b. Kepala seksi pengendalian anggaran.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA SEKSI PERENCANAAN ANGGARAN

    Kepala Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
    d. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan P.APBD;
    e. meneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD);
    f. menyiapkan anggaran kas dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
    g. menyiapkan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
    h. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    i. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA SEKSI PENGENDALIAN ANGGARAN

    Kepala seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
    d. mempersiapkan dan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) berdasarkan anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
    e. membuat register penerbitan Surat Penyediaan Dana;
    f. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
    g. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    h. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH

    (1) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

    (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas daerah mempunyai fungsi:
    a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan untuk penyusunan pedoman teknis dalam pengembangan kegiatan perbendaharaan dan kas daerah;
    b. penyelenggaraan kegiatan pelayanan teknis administratif keuangan;
    c. memberi masukan yang perlu kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugas fungsinya;
    d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, sesuai standar yang ditetapkan.
    e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

    (3) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan ;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
    d. melaksanakan administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah;
    e. melakukan pembinaan perbendaharaan dan pengelolaan ketatausahaan administrasi keuangan daerah;
    f. melakukan pengujian terhadap dokumen Surat Perintah Membayar Uang (SPM-UP), Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU), Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
    g. menerbitkan dan menetapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    h. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank atau lembaga keuangan lainnya yang dihunjuk;
    i. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    j. menyimpan uang daerah dan melaksanakan penempatan uang daerah serta mengelola investasi daerah;
    k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
    l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    m. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    n. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    (4) Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibantu oleh :
    a. kepala seksi perbendaharaan;
    b. kepala seksi kas daerah;

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN

    Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
    d. melaksanakan pengujian atas seluruh penagihan yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
    e. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    f. menerbitkan Surat Penolakan Penerbitan Surat Perintah Pencaian Dana;
    g. melaksanakan pencatatan pada Register Surat Perintah Pencairan Dana dan Register Surat Penolakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
    h. menyiapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan gaji pegawai;
    i. membuat dan mencetak daftar gaji pegawai dan menerbitkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
    j. menyiapkan Laporan Realisasi Gaji Pegawai setiap bulan;
    k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
    l. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    m. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA SEKSI KAS DAERAH

    Kepala Seksi Kas Daerah mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai dengan disposisi atasan;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tertib;
    d. mengelola dan mengendalikan kas daerah;
    e. melaksanakan pembayaran dan tagihan yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana;
    f. membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran pada buku penerimaan dan pengeluaran
    g. melakukan pencatatan pada Buku Bank dan Buku Pajak;
    h. melaksanakan rekonsiliasi Bank;
    i. menyampaikan seluruh bukti asli penerimaan ( Surat Tanda Setoran)
    dan bukti asli pengeluaran (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan melampirkan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran setiap hari kepada Seksi Akuntansi.
    j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang atasan langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    k. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    l. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA BIDANG AKUNTANSI

    (1) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam bidang Akuntansi.

    (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
    a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan untuk penyusunan pedoman teknis dalam pengembangan pembinaan kegiatan akuntansi daerah;
    b. menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis administratif keuangan dan membina akuntansi daerah;
    c. memberi masukan yang perlu kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
    d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan standar yang ditetapkan.
    e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

    (3) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanakan tugas berjalan dengan lancar dan tertib;
    d. mengkoordinir dan melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
    e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    f. melaksanakan penyusunan laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah setiap bulan dan laporan semester;
    g. mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian terhadap Surat Pertanggungjawban (SPJ) dan tata cara pembukuan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
    h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
    i. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada atasan;
    j. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    (4) Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :
    a. Kepala Seksi Pelaporan;
    b. Kepala Seksi Pembukuan.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA SEKSI PELAPORAN

    Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisi surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tertib;
    d. menyusun dan menyiapkan laporan bulanan, semester dan laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    e. melakukan pembinaan tentang sistem dan prosedur akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
    f. menyampaikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
    g. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA SEKSI PEMBUKUAN

    Kepala Seksi Pembukuan mempunyai tugas :
    a. melaksanakan petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tertib;
    d. melaksanakan akuntansi penerimaan kas dan membukukan seluruh penerimaan daerah berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS);
    e. melaksanakan akuntansi pengeluaran kas dan membukukan seluruh pengeluaran daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    f. menyimpan dan mengarsipkan seluruh bukti yang sah STS dan SP2D;
    g. melaksanakan verifikasi dan penelitian atas kelengkapan SPP/SPM/UP/GU/TU dan LS yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
    h. membuat dan menyampaikan surat teguran kepada Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan SPJ;
    i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
    j. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA BIDANG ASET

    (1) Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam Bidang Aset.

    (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi :
    a. menyusun rencana dan program kerja dibidang Aset;
    b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang asset:
    c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang aset;
    d. pelaksanaan pengelolaan administrasi aset;
    e. pelaksanaan sertifikasi aset;
    f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang aset;
    g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
    h. pelaksanaan standarisasi mutu dan harga barang milik daerah;
    i. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, kecuali aset-aset yang tidak dikelola oleh SKPD;
    j. memberi masukan yang perlu kepada Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang dan fungsinya;
    k. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai standar yang ditetapkan;
    l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

    (3) Kepala Bidang Aset mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang dan tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tertib;
    d. mengkordinasikan dan melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian dalam pengelolaan aset;
    e. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    f. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    g. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    (4) Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Kepala Bidang Aset dibantu oleh :
    i. Kepala Seksi Penatausahaan Aset;
    j. Kepala Seksi Pengendalian dan pengawasan Aset.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA SEKSI PENATAUSAHAAN ASET

    Kepala Seksi Penatausahaan Aset mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tertib;
    d. menyusun rencana dan program kerja penatausahaan aset;
    e. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan kebiijakan penatausahaan aset;
    f. penyusunan bahan kajian teknis dibidang penatausahaan aset;
    g. pelaksanaan pembiayaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian aset dilingkungan dinas;
    h. pelaksanaan pengelolaan administrasi aset;
    i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
    j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
    k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    l. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan;
    m. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ASET

    Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Aset mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar dan tertib;
    d. menyusun rencana dan program kerja pengendalian dan pengawasan aset;
    e. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan kebiijakan pengendalian dan pengawasan aset;
    f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap aset milik pemerintah daerah yang dipinjam pakaikan, disewakan dan diguna usahakan kepada pihak lain;
    g. penyusunan bahan kajian teknis dibidang pengendalian dan pengawasan aset;
    h. melakukan pengamanan terhadap aset milik pemerintah daerah;
    i. melakukan penertiban terhadap aset-aset yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
    j. melakukan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
    k. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
    l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    m. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan;
    n. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA BIDANG BAGI HASIL PAJAK DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN

    (1) Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan lain-lain mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam bidang Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Lain-lain.

    (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan lain-lain mempunyai fungsi :
    a. penyusunan dan pelaksanaan tugas-tugas di bidang bagi hasil pajak dan penerimaan lain-lain serta penatausahaan bagi hasil pajak dan penerimaan lain-lain;
    b. pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian dalam penatausahaan bagi hasil pajak dan penerimaan lain-lain;
    c. memberi masukan yang perlu kepada Kepala Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
    d. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai standar yang di tetapkan.
    e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

    (3) Bidang Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;

    d. melaksanakan koordinasi tugas pada Kasi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak Pusat dan Lain-lain, serta Kasi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Lain-lain;
    e. melaksanakan koordinasi tentang Pajak Pusat dan Pajak Provinsi;
    f. melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan / Pedesaan;
    g. melaksanakan pendataan, Penilaian dan penetapan PBB Perkotaan / Pedesaan;
    h. melakukan pengolahan Data dan Informasi BPHTB dan PBB Perkotaan / Pedesaan;
    i. melakukan pelayanan BPHTB dan PBB Perkotaan / Pedesaan;
    j. melaksanakan BPHTB dan PBB Perkotaan / Pedesaan;
    k. melakukan pengawasan dan Penyelesaian sengketa pemungutan BPHTB dan PBB Perkotaan / Pedesaan;
    l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    m. membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    n. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    (4) Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Lain-lain dibantu oleh :
    a. Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak Pusat dan Penerimaan Lain-lain;
    b. Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Penerimaan Lain-lain.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA SEKSI BAGI HASIL PAJAK PUSAT DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN

    Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak Pusat dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan dalam hal pengelolaan PBB, BPHTB dan PPh;
    d. menerima dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
    e. melakukan monitoring pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan, Perkotaan, Perkebunan, Pertambangan dan BPHTB;
    f. membuat surat himbauan untuk pembayaran pendahuluan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan;
    g. melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
    h. membuat laporan Pajak Bumi dan Bangunan ke Provinsi;
    i. melaksanakan Penagihan PBB dan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    j. mengesahkan hasil verifikasi SSPD BPHTB dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT);
    k. menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Paksa dalam hal terdapatnya PBB yang kurang bayar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    l. mengambil tindakan dan / atau memberikankan rekomendasi tindakan yang harus dilakukan kepada atasan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PBB dan BPHTB sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    n. membuat pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    o. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

    -------------------------------------------------------------

    KEPALA SEKSI BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DAN PENERIMAAN LAIN-LAIN

    Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas :
    a. menerima petunjuk / arahan sesuai disposisi atasan;
    b. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
    c. memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
    d. mengkoordinasikan bagi hasil penerimaan Pajak Provinsi;
    e. mencatat dan membukukan penerimaan Pajak Provinsi;
    f. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak bagi hasil provinsi;
    g. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;
    h. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    i. menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian dalam pembuatan DP-3;
    j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
  • PROGRAM-PROGRAM KERJA UTAMA YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2014

    1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

    2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

    3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

    4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

    5. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

    6. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

    7. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

    8. PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

    9. PROGRAM PENERTIBAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

    10. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

    11. PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )
  • a. Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 05 Tahun 2004 tanggal 16 Maret 2004 tentang Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Dinas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah)

    b. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 30 tahun 2007 tanggal 30 Nopember 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ( Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset)

    c. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 24 tahun 2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 30 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ( Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset)

    d. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 5 Tahun 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 30 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ( Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset – Terjadi Perubahan Nokmenlatur salah satu bidang dari Bidang pengendalian dan operasional menjadi Bidang Aset)

    e. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 3 Tahun 2010 Tanggal 29 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ( Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset )
  • A. Tugas :
    Menyelenggarakan dan Melaksanakan Kewenangan Otonomi daerah di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

    B. Fungsi :
    1. Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
    2. Penyelenggaraan Perbendaharaan dan Kas Daerah;
    3. Penyelengaraan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    4. Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
    5. Pengelolaan Perimbangan Keuangan Daerah;
    6. Penyelenggaraann Akuntansi dan Verifikasi;
    7. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
    8. Pengelolaan Administrasi Umum yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Peralatan/Perlengkapan dan Organisasi Dinas.
  • TUJUAN 1:
    Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai unsur pelaksana dalam meningkatkan penerimaan pendapatan

    Sasaran 1.1. Meningkatnya jumlah SDM yang mengetahui dan memahami peraturan yang berhubungan dengan pendapatan

    ---------------------------------------------------------------------------

    TUJUAN 2:
    Mewujudkan kebijakan pengelolaan pendapatan sesuai dengan dinamika kebutuhan pemerintah daerah dan stakholder

    Sasaran 2.1. Terlaksananya pemutakhiran data subyek dan obyek pendapatan

    ---------------------------------------------------------------------------

    TUJUAN 3:
    Mewujudkan optimalisasi pendapatan

    Sasaran 3.1. Terpenuhinya data subyek dan obyek pendapatan
    Sasaran 3.2. Meningkatnya kesadaran wajib pajak

    ---------------------------------------------------------------------------

    TUJUAN 4:
    Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai unsur pelaksana dalam pengelolaan keuangan

    Sasaran 4.1. Meningkatnya SDM pengelola keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
    Sasaran 4.2. Meningkatnya SDM pengelola Keuangan dalam mengoperasikan aplikasi keuangan daerah

    ---------------------------------------------------------------------------

    TUJUAN 5:
    Mewujudkan kebijakan pengelolan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

    Sasaran 5.1. Terwujudnya analisis standar belanja
    Sasaran 5.2. Terwujudnya kebijakan akutansi
    Sasaran 5.3. Terwujudnya sisdur pengelolaan keuangan daerah
    Sasaran 5.4. Terwujudnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

    ---------------------------------------------------------------------------

    TUJUAN 6:
    Mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

    Sasaran 6.1. Terwujudnya dokumen pengelolaan keuangan sebagai dasar pengelolaan keuangan
    Sasaran 6.2. Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang memenuhi Standar Operasional Prosedur

    ---------------------------------------------------------------------------

    TUJUAN 7:
    Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola aset

    Sasaran 7.1. Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Manusia Pengelola Aset terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku
    Sasaran 7.2. Meningkatnya ketrampilan Sumber Daya manusia Pengelola Aset dalam mengadministrasikan dan menatausahakan Aset

    ---------------------------------------------------------------------------

    TUJUAN 8:
    Mewujudkan kebijakan pengelolaan aset yang memadai dan dapat diaplikasikan

    Sasaran 8.1. Terwujudnya prosedur pengelolaan aset sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku

    ---------------------------------------------------------------------------

    TUJUAN 9:
    Mewujudkan data aset yang handal

    Sasaran 9.1. Terwujudnya perencanaan pengadaan dan pemeliharaan aset yang baik
    Sasaran 9.2. Terdatanya Aset secara akurat
    Sasaran 9.3. Terwujudnya Pengelolaan Aset secara tertib
  • TINGKAT PROVINSI2006 :
    - Penghargaan Tunggul Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dari Gubernur Sumatera Utara atas Keberhasilan merealisasikan Penerimaan PBB diatas target yang ditetapkan
    - Kabupaten Pertama di Provinsi Sumatera Utara menyelesaikan penyusunan dan pengesahan APBD Tahun 2007

    2007:
    - Kabupaten Pertama di Provinsi Sumatera Utara menyelesaikan penyusunan dan pengesahan APBD Tahun 2008

    --------------------------------------------------------------------------

    TINGKAT NASIONAL2009 :
    - Penetapan Opini “Wajar dengan Pengecualian “ ( WDP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008

    2010 :
    - Penetapan Opini “Wajar dengan Pengecualian “ ( WDP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2009

    2011 :
    - Penetapan Opini “ Wajar dengan Pengecualian”( WDP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010

    2012 :
    - Penetapan Opini “ Wajar dengan Pengecualian”( WDP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011

    2013 :
    - Penetapan Opini “ Wajar dengan Pengecualian”( WDP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012

    2013 :
    - Penetapan Opini “ Wajar dengan Pengecualian”( WDP ) dari Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013

    --------------------------------------------------------------------------

    TINGKAT KABUPATEN2014:
    - Penyedia Fasilitas Pelayanan Publik Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013
  • 1. Terbatasnya Jumlah Personil dalam Melaksanakan Tugas, Sementara Volume dan Wilayah Kerja Cukup Luas

    2. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang belum memadai sehingga Optimalisasi pelaksanaan tugas belum optimal

    3. Besaran target yang ditetapkan belum sesuai dengan potensi yang ada

    4. Penyampaian Laporan Keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) belum tepat waktu

    5. Penataan Penatausahaan dan Inventarisasi Aset/Barang Daerah belum optimal dilaksanakan
  • KONDISI UMUM1. MENYELENGGARAKAN PROADIGMA PELAYANAN PRIMA BERUPA FORMAT PELAYANAN YANG BERORIENTASI KEPADA KEMUDAHAN PROSEDUR, KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN DAN TRANSPARANSI PEMBIAYAAN

    2. MELAKSANAKAN PENINGKATAN PENERIMAAN SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH YAITU DENGAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAN BAGI HASIL BUKAN PAJAK SERTA PENERIMAAN LAINNYA

    3. MELAKSANAKAN SISTIM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN MENGACU KEPADA SUATU SISTIM ANGGARAN YANG MAMPU MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN DAERAH BAIK TUGAS UMUM PEMERINTAHAN MAUPUN TUGAS PEMBANTUAN

    4. MELAKSANAKAN PENDATAAN, PENATAAN DAN INVENTARISASI ASET/ BARANG DAERAH YANG BARU DISERAHKAN OLEH KEBIJAKAN INDUK


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------


    KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN1. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR YANG HANDAL GUNA PENINGKATAN KINERJA YANG BERORIENTASI PADA HASIL

    2. PENGGALIAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SEBAGAI UPAYA UNTUK
    MENOPANG PEMBANGUNAN DAERAH SESUAI DENGAN SEMANGAT OTONOMI DAERAH DENGAN TIDAK MEMBEBANI MASYARAKAT
    3. TEROPTIMALISASIKANNYA SUMBER PENDAPATAN DAERAH DENGAN PEMBERDAYAAN PUNGUTAN SECARA OBJEKTIF DAN PROFESIONAL UNTUK MENINGKATKAN KONTRIBUSI DALAM APBD GUNA PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

    4. TERKELOLANYA SUMBER KEUANGAN DAERAH SECARA OPTIMAL, EFISIEN DAN EFEKTIF TERKAIT DENGAN TERBATASNYA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

    5. TERLAKSANANYA SISTIM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN AGAR DAPAT DIPEROLEH KEYAKINAN YANG MEMADAI ATAS PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH

    6.TERLAKSANANYA PENGELOLAAN ASET/BARANG DAERAH YANG HANDAL DAN AKURAT GUNA TERCAPAINYA OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)

  • 1. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi guna Peningkatan Kinerja

    2. Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Evaluasi, Penggalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah

    3. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Daerah

    4. Melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah secara Optimal, Efisien, dan Efektif terkait dengan Keterbatasan Kemampuan Keuangan Daerah

    5. Melakukan Penataan, Inventarisasi Aset/Barang Daerah